Jusuf Kalla Dinilai Gagal Sebagai Pemimpin Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nama mantan Ketua umum Golkar Jusuf Kalla kini banyak dikaitkan dengan calon pendamping Joko Widodo (Jokowi) meskipun soal ini telah ditepis sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo. Namun penilaian miring dikemukakan tokoh Golkar Mahadi Sinambela. Anggota Dewan Pensehat DPP Golkar itu menilai, Kalla gagal sebagai pemimpin politik.

“Bukti kegagalan itu dapat dilihat dari selama memimpin Golkar Desember 2004-Oktober 2009, suara Golkar dalam pemilu 2009 malah turun 7 persen, artinya suara Golkar yang hilang sekitar 7 juta. Dia tak mampu mempertahankan perolehan suara Golkar di bawah Akbar yang mencapai lebih 20 persen. Padahal di masa Kalla, keadaan normal dan dia wapres,” ujar Mahadi Sinambela kepada pers, Kamis (3/4/2014) menanggapi banyaknya suara yang memuji kepemimpinan Kalla.

Mahadi yang pernah menjadi Menpora di masa Presiden KH Abdurrahman Wahid ini juga mengemukkan bukti lain kegagalan Kalla. Pada pemilu 2009, dia mau sebagai capres berpasangan dengan Wiranto, juga gagal. Artinya masyarakat tidak menginginkan Kalla menjadi presiden.

“Selain itu, dia ditinggalkan Presiden Yudhoyono yang kemudian memilih Boediono sebagai cawapresnya. Artinya Yudhoyono kan menilai Kalla tidak layak lagi.” kata Mahadi.

Mananggapi pujian dan dukungan sekitar 330 guru besar terhadap Jusuf Kalla, Mahadi malah mempertanyakan kompetensi para guru besar tersebut, apakah mereka semuanya mengajar kepemimpinan sehingga menyimpulkan jika Kalla sangat berhasil.

“Kasihan para guru besar yang berjasa di kampus-kampus digiring untuk menyimpulkan sesuatu yang masih sumir bahkan tidak terukur. Kalau Kalla berhasil dalam bisnis dan keluarga oke. Tapi di politik, semua orang tahu,” katanya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/03/jusuf-kalla-dinilai-gagal-sebagai-pemimpin-politik

Sekjen PDI-P: Kok Tiba-tiba Muncul Nama JK?

Jakarta – Masifnya gerakan politik untuk berebut kursi calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi), calon presiden dari PDI Perjuangan (PDI-P) membuat elite partai tersebut kaget.

Sekjen PDI-P, Tjahjo Kumolo mengaku, pihaknya tak terlalu memberi perhatian pada langkah-langkah yang diberitakan di media massa, yang seakan-akan mendorong sejumlah nama untuk menjadi cawapres Jokowi. Salah satu yang paling masif adalah munculnya nama mantan wapres Jusuf Kalla melalui publikasi hasil survei berbagai lembaga.

"Kok tiba-tiba muncul nama Bapak JK? Padahal partai belum bahas apa-apa soal cawapres, karena kami masih konsentrasi pemilu legislatif 9 April dulu," tegas Tjahjo saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/4).

Ketika ditanya lebih jauh soal gerakan politik yang mendorong JK lewat survei itu, Tjahjo kembali menekankan PDI-P sama sekali tak membahasnya. Bahkan ketika ditanyai kriteria cawapres yang disiapkan PDI-P, Tjahjo mengatakan pihaknya lebih memilih berkonsentrasi untuk pileg 9 April 2014 dulu.

"Belum bahas apa-apa," imbuhnya.

Secara terpisah, Wasekjen PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan bahwa pihaknya memang masih menunggu proses Pileg 2014 selesai. Hasil pileg tentunya akan menjadi basis yang lebih baik dalam membicarakan langkah berikutnya terkait kursi cawapres dan kemungkinan koalisi dengan parpol lain.

Hanya saja, sudah ada sejumlah pembicaraan terkait kriteria bakal cawapres yang dianggap cocok untuk mendampingi Jokowi.

Misalnya, sang cawapres harus bisa saling melengkapi dengan Jokowi sebagai presiden. Ini berarti, si bakal cawapres harus mampu saling mengisi dengan presidennya.

Kriteria kedua, sosok cawapres harus bisa diterima oleh masyarakat luas.

Ketiga, bakal cawapres tidak datang dari pihak yang mengajukan transaksi atas nama kepentingan pribadi dan golongan. karena PDI-P sangat mengutamakan kepentingan rakyat.

Eriko secara khusus menekankan soal pentingnya bakal cawapres yang bisa mendukung dan melengkapi Jokowi sebagai presiden. Contoh riil adalah seperti yang terjadi di Pemda Solo, dimana Jokowi berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo dan di Jakarta dengan Basuki Tjahaja Purnama.

Yang pasti, calon wapres harusnya menjadikan Jokowi sebagai ‘matahari’, dan bukan malah berusaha menyaingi Jokowi sebagai ‘matahari kembar’.

"Menciptakan suasana kerja yang enak dan baik buat presiden, itu sangat penting. Sang presiden dan wapres adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan," jelasnya.

"Jokowi sebagai presiden harus tetap sebagai ‘matahari’nya. Yang menjadi pemimpin tetap sang presiden, bukan wakilnya. Jadi harmonisasi ini sangat penting."

Dia juga menekankan bahwa PDI-P ingin ada pengulangan sejarah pasangan Soekarno-Hatta di pemerintahan berikutnya, melalui Jokowi dengan pasangannya.

Sebelumnya, pengamat politik Arbi Sanit menilai, wacana untuk menggandengkan Jusuf Kalla dengan Jokowi sebaiknya dipikirkan ulang dengan seksama. Sebab kehadiran Jusuf Kalla (JK) di pemerintahan ke depan, bila Jokowi jadi presiden justru akan mempersulit kelanggengan pemerintahan.

"Kelemahan Jusuf Kalla seperti itu, dia suka nyelonong, suka bikin ‘matahari kembar’," katanya, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/4).

"Kalau JK beda. Dia suka pamer diri ke orang luar bahwa dia hebat. Itu akan jadi masalah. Nanti tak bisa seperti Soekarno-Hatta," tambahnya.

Sementara di sisi lain, Jokowi sebagai presiden tentu memiliki mandat dari partainya, yakni PDI-P. Dan Arbi yakin hal itu akan mengundang konflik besar, sebab Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri takkan membiarkannya.

"Saya yakin takkan terjadi lagi seperti di 2004, karena takkan dibiarkan Bu Mega. Dia yang akan menjaga. Mega tak mau Jokowi dilecehkan dan dilampaui, karena itu (Jokowi) adalah representasi dari pribadi, ideologi, dan keluarga besar Soekarno," beber Arbi.

Ujungnya, Arbi menilai PDI-P sebaiknya mencari figur cawapres lain di luar Jusuf Kalla, karena dianggap tak tepat menjadi pasangan Jokowi.

"Kalau masih bisa dicari calon wapres lain, lebih baik dicari saja," tegasnya.

Menanggapi lontaran Arbi Sanit tersebut, Eriko menyatakan pihaknya siap menerima segala masukan untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan soal capres Jokowi.

http://www.beritasatu.com/nasional/175230-sekjen-pdip-kok-tibatiba-muncul-nama-jk.html

SBY: saatnya calon presiden sampaikan visi dan solusi

Jakarta (ANTARA News) – Akun twitter @SBYudhoyono hari ini menuliskan beberapa kicauan, di antaranya mengajak para calon presiden yang akan bertarung pada Pemilu 2014 menyampaikan visi dan solusi bagi masalah bangsa.

"Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para calon presiden sampaikan visi, solusi dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar," kata Presiden Susilo Yudhoyono, sang pemilik akun twitter itu, di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, lobi-lobi membangun koalisi dan mencari sosok calon wakil presiden itu penting, namun ia mengingatkan lebih penting bisa berkomunikasi dengan rakyat.

"Ingat rakyat akan memilih presiden pemimpin bangsa. Mestinya yang lebih berperan bukan partai politik. Bintangnya adalah para calon presiden," sebagaimana kicauan @SBYudhoyono.

Agar masyarakat bisa mengenali siapa calon presidennya, maka Yudhoyono yang juga ketua umum DPP dan ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat itu, meminta agar berbagai kalangan bisa mengundang calon presiden berdebat.

"Lembaga yang netral dan independen mulailah undang capres untuk berdiskusi dan debat. Rakyat ingin tahu apa yang akan dilakukan presidennya kelak," kata Yudhoyono.

Ditegaskan dia, "Demokrasi akan makin matang jika rakyat memilih calon presidennya secara rasional, bukan emosional, apalagi hanya ikut-ikutan."

http://www.antaranews.com/berita/429819/sby-saatnya-calon-presiden-sampaikan-visi-dan-solusi

Komentar Singkat JK Saat Ditanya soal Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, mengaku tidak mengikuti perkembangan politik. Ia mengatakan hal itu saat ditanya terkait wacana pencalonannya menjadi wakil presiden berpasangan dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo.

“Nantilah, saya juga tidak mengikuti perkembangan juga,” ujar Jusuf Kalla seusai menghadiri acara Sinabung Kelud Calling Opening & Book Launch, di Gedung Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2014) malam.

Selebihnya, ia tak banyak berkomentar. Wakil Presiden RI pada 2004-2009 ini lebih memilih melayani permintaan foto dan tanda tangan dari para tamu yang hadir.

Dalam acara peluncuruan buku dan pameran foto Sinabung Kelud Calling, di Gedung Salihara sekitar pukul 20.00 WIB ini, JK membeli hasil karya foto milik Thomas S Meliala berjudul “Jeraya Village, Simpang Empat, Karo, North Sumatra” yang dilelang,seharga Rp 15 juta rupiah. Thomas merupakan fotografer lepas yang tewas akibat letusan Gunung Sinabung, Sabtu (1/2/2014).

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/04/16/2256368/Komentar.Singkat.JK.Saat.Ditanya.soal.Jokowi

Tjahjo: Syarat Pendamping Jokowi, Jangan berakting Jadi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sangat selektif dalam menentukan bakal calon presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Komitmen dan kesamaan visi merupakan dua hal yang menjadi indikator utama dalam menentukan keputusan.

Tjahjo menjelaskan, kriteria pertama untuk figur yang akan mendampingi Jokowi pada pilpres adalah sosok yang memiliki komitmen menjadi wakil presiden selama lima tahun. PDI-P juga meminta agar bakal cawapres Jokowi harus mampu memosisikan diri sebagai wakil presiden saat kelak terpilih dan tidak melampaui kewenangan presidennya.

“Harus bisa memosisikan diri sebagai wapres. Wapres jangan berakting jadi presiden,” kata Tjahjo di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2014).

Kriteria selanjutnya, kata Tjahjo, bakal cawapres Jokowi juga harus mampu memperkuat sistem presidensial, memiliki program prorakyat dan bersungguh-sungguh mengimplementasikan Trisakti Bung Karno.

“Kita enggak mendikotomikan tokoh sipil atau militer, yang penting syarat-syarat itu terpenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, politisi senior PDI-P Pramono Anung mengatakan, sudah ada diskusi di internal partainya mengenai figur yang akan dijadikan bakal cawapres untuk Jokowi. Keputusan finalnya akan disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai pemilik otoritas. Komunikasi antara Megawati dan Jokowi mengenai bakal cawapres ini telah berlangsung dalam.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait mengaku, pihaknya akan menginventarisasi nama bakal cawapres yang dianggap layak mendampingi Jokowi. Di antara nama-nama figur yang mengemuka, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua KPK Abraham Samad dianggapnya baik karena menguasai permasalahan hukum.

Figur yang memiliki latar belakang ekonomi, kata dia, adalah Hatta Rajasa. Adapun jika ingin mendapat bakal cawapres yang memiliki latar belakang militer, nama-nama yang disebutkan Maruarar adalah mantan KSAD TNI, Ryamizard Ryacudu dan Pramono Edhie Wibowo, serta Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Namun, dari semua nama itu, Maruarar merasa bahwa pendamping yang paling tepat untuk Jokowi adalah Basuki Tjahaja Purnama karena memiliki pengalaman bekerja bersama memimpin DKI Jakarta.

http://nasional.kompas.com/read/2014/04/14/1403510/Ini.Syarat.Cawapres.untuk.Jokowi.Versi.PDI-P?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

JK dinilai punya masa lalu buruk, tak cocok jadi cawapres Jokowi

Merdeka.com – Sejumlah nama sudah beredar dan digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Jokowi di Pilpres Juli nanti. Salah satunya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla .

Namun wacana duet JokowiJK dinilai sulit terjadi. Sebab, JK dinilai punya historis yang buruk dengan PDIP sebagai pengusung Jokowi .

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargen menilai, sebaiknya PDIP tidak memasangkan Jokowi dan JK sebagai capres-cawapres. Ada beberapa hal yang menguatkan usulannya ini.

“Saya melihat ada tiga hal mengapa jangan JK yang harus dipasangkan dengan Jokowi ,” kata Boni dalam pesan singkat, Senin (14/4).

Pertama, Boni menjelaskan, JK pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Menurut dia, ketika JK menjabat wakil presiden, PDIP babak belur digebuk.

“Dibongkar semua dan sasarannya kader PDIP ,” tutur Boni.

Apalagi, dia menambahkan, saat JK menjadi wapres, posisi PDIP adalah oposisi. Sehingga ia menilai motivasi JK ingin menjadi cawapres Jokowi dicurigai untuk mencari kekuasaan.

Berikutnya, Boni menyebut, bahwa perusahaan yang bernaung di Kalla Grup, itu membesar ketika JK menjabat wapres dan ketua umum Partai Golkar . Boni khawatir ketika nanti JK jadi wapres bisa lebih dominan dari presidennya.

“Ini (dikhawatirkan) bisa jadi lebih dominan dari presiden,” kata Boni.

Terakhir, Boni menegaskan bahwa JK masih resmi sebagai petinggi Partai Golkar . Karenanya, ia curiga dengan JK ingin jadi cawapres bisa menjadi pintu masuk Golkar ke dalam kekuasaan.

“Saya kira Golkar perlu belajar jadi oposisi,” sebut dia.

Selain itu, lanjut Boni, kalau PDIP mempertimbangkan karakter Jokowi yang benar-benar tulus yang berorientasi kerja, maka JK tidak pantas dijadikan cawapres Jokowi .

http://www.merdeka.com/politik/jk-dinilai-punya-masa-lalu-buruk-tak-cocok-jadi-cawapres-jokowi.html